Indonesian Journal of Global Discourse

Penerimaan Indonesia Terhadap Letter of Intent dari Intenational Monetary Fund (IMF) Tahun 1997-1998

2025-02-17T15:21:58+00:00

Penelitian ini menganalisa alasan di balik keputusan Indonesia untuk menerima persyaratan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Letter of Intent selama krisis keuangan 1997–1998. Dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri, khususnya konsep otonomi dan kesejahteraan, studi ini menganalisis pilihan sulit yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi krisis tersebut. Pendekatan kualitatif, yang terutama didasarkan pada tinjauan pustaka, digunakan untuk memahami proses pengambilan keputusan pemerintah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa krisis 1997–1998 menempatkan Indonesia dalam situasi keuangan yang mendesak, sehingga pemerintah terpaksa mencari bantuan dari IMF untuk menstabilkan perekonomian dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Namun, bantuan ini disertai dengan persyaratan ketat yang mengharuskan Indonesia menerapkan reformasi ekonomi sesuai arahan IMF. Konsekuensinya, Indonesia harus mengorbankan sebagian kedaulatannya dalam membuat kebijakan dan menerima pengaruh eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi yang strategis. Studi ini mengungkap dilema yang dihadapi Indonesia: menyeimbangkan kebutuhan mendesak akan pemulihan ekonomi dengan dampak jangka panjang berupa berkurangnya kedaulatan dalam perumusan kebijakan. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana krisis keuangan memaksa negara-negara ke dalam negosiasi yang sulit dengan institusi internasional. Dengan memahami pengalaman Indonesia, penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai hubungan kompleks antara stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara, terutama bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis.

Bantuan Kemanusiaan UNICEF terhadap Anak-Anak terdampak Kelaparan dan Malnutrisi dalam Konflik Yaman

2023-03-26T08:54:14+00:00

Sejak 2014, konflik berkelanjutan berupa perang sipil yang berlangsung di Yaman telah mengakibatkan krisis pangan. Sekitar 20 juta penduduk Yaman mengalami kelaparan dan 2 juta di antaranya adalah anak-anak. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan situasi food security anak-anak di Yaman dan program bantuan kemanusiaan UNICEF dalam mengatasi kelaparan dan malnutrisi yang dialami oleh anak-anak Yaman akibat konflik Yaman. Konsep yang dipergunakan untuk menganalisis adalah konflik, food security, dan bantuan kemanusiaan. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa archival and document-based research dan internet-based research. Artikel ini menemukan bahwa UNICEF telah melakukan program bantuan kemanusian guna mengatasi krisis kelaparan dan malnutri yang diakibatkan oleh perang sipil di Yaman. UNICEF bekerja sama dengan pihak lokal seperti pemerintah Yaman dan berbagai organisasi kemanusiaan internasional. Bantuan kemanusiaan yang dilakukan UNICEF di antaranya: pemberian pasokan pangan, obat-obatan, vitamin dan pembangunan pusat kesehatan.

Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan “New Southern Policy Plus” di ASEAN Pada Masa Pandemi COVID-19 (Tahun 2020-2021)

2023-10-27T08:56:20+00:00

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan luar negeri Korea Selatan “New Southern Policy Plus” di ASEAN pada masa pandemi COVID-19 rentang waktu November 2020 hingga Desember 2021. Penulis menemukan bahwa motif duluncurkannya New Southern Policy Plus dipengaruhi oleh sumber domestik dan internasional yang mencakup krisis atau isu global yang sedang naik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, struktur dan pertanggungjawaban pemerintah, serta riwayat hidup dan pandangan pembuat keputusan. Selain itu, bentuk implementasi dari New Southern Pilicy Plus adalah dengan adanya penyesuaian baru dalam hubungan kerja sama Korea Selatan-ASEAN guna menghadapi tantangan kesehatan dan sosial-ekonomi yang datang bersamaan dengan pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep kerja sama internasional untuk menjawab pertanyaan penelitian karena keduanya mampu menjelaskan implementasi kebijakan ini. Penulis juga menemukan fakta bahwa peluncuran New Southern Policy Plus merupakan langkah Korea Selatan untuk tetap mempertahankan kesinambungan hubungan kerja samanya dengan ASEAN yang sebelumnya telah terjalin melalui New Southern Policy terbukti dari tetap dipegangnya tiga pilar komunitas (people, peace, prosperity). Hubungan kerja sama Korea Selatan-ASEAN bersifat absolute gain dengan prioritas kemitraan kesehatan dan ekonomi.